 |
| Dinamika Karhutla dan Emisi Karbon |
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan utama di tengah menguatnya ancaman fenomena iklim El Niño yang memicu musim kemarau panjang. Krisis ekologi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan kesehatan masyarakat di dalam negeri, tetapi juga menempatkan profil emisi karbon Indonesia di barisan depan perhatian regional. Sebagai salah satu penghasil emisi $CO_2$ terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan pelik untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan energi/ekonomi nasional dan upaya menekan emisi gas rumah kaca di tingkat global.
Berdasarkan publikasi ilmiah karya Aminy et al. di jurnal Narra X (2025), Indonesia berkontribusi sekitar 3% terhadap total emisi $CO_2$ global dan menempati posisi tertinggi sebagai penyumbang emisi terbesar di wilayah Asia Tenggara. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa sektor energi fosil—khususnya konsumsi batu bara—telah mendominasi profil emisi nasional secara signifikan. Meski demikian, puncaknya emisi pekat secara historis sering kali dipicu oleh faktor non-fosil, yakni fenomena karhutla ekstrem pada tahun-tahun El Niño seperti yang tercatat pada 1997.
Isu kerentanan lahan gambut kaya karbon ini diperkuat oleh laporan Wetlands International, yang memperingatkan bahwa sekitar 4 hingga 6 juta hektar lahan gambut di Indonesia telah terdegradasi akibat pengeringan dan alih fungsi lahan, sehingga sangat rentan terbakar berulang kali.
Dampak masif karhutla ini turut menyedot perhatian figur publik internasional. Sebagaimana diberitakan Kronologi.id, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio mempublikasikan sorotan tajam mengenai ancaman kabut asap terhadap kelangsungan hidup orangutan Kalimantan serta paparan asap berbahaya bagi jutaan warga. Kendati memberikan apresiasi atas kerja keras tim pemadam dan organisasi konservasi lokal di lapangan, perhatian dunia internasional menegaskan pentingnya penyelamatan habitat alami dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Tekanan tidak hanya datang dari luar negeri, melainkan juga dari dalam negeri. Laporan Tribunnews.com menyebutkan bahwa kelompok masyarakat adat dan organisasi sipil di Kalimantan Barat telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) di Pengadilan Negeri Pontianak terhadap jajaran pemerintah pusat hingga daerah. Penggugat menuding adanya kelalaian berat dalam penanganan karhutla yang terus berulang dan memicu kabut asap beracun.
Di tingkat regional, muncul pertanyaan mendasar mengenai tanggung jawab hukum internasional. Dalam ulasan analisis hukum yang dimuat oleh Diplomacy and Law, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki basis hukum untuk menuntut kepatuhan Indonesia di bawah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Namun, analisis tersebut menekankan bahwa pergerakan asap lintas batas secara teknis tidak otomatis membuktikan tindakan melanggar hukum internasional oleh suatu negara. Tanggung jawab negara terikat pada sejauh mana kewajiban due diligence (prinsip kehati-hatian) dan penegakan hukum diterapkan terhadap para pelaku pembakaran lahan privat atau korporasi.
Menanggapi krisis asap lintas batas, negara-negara tetangga mengedepankan pendekatan diplomasi regional. Sebagaimana disorot oleh ANTARA News, pakar hubungan internasional menilai bahwa keputusan negara tetangga untuk merespons persoalan karhutla melalui mekanisme ASEAN merupakan langkah positif yang sangat menghargai kedaulatan serta prinsip non-interferensi sesama negara anggota.
Semangat kolaborasi ini tefleksikan dari sikap Singapura. Dikutip dari laporan Kompas.com, Pemerintah Singapura menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan teknis dan armada pemadaman kepada Indonesia guna menanggulangi karhutla. Langkah ini menunjukkan pentingnya koordinasi praktis di lapangan guna meminimalkan dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan warga maupun event internasional di kawasan.
Di tengah berbagai sorotan tersebut, Pemerintah Indonesia terus menyampaikan langkah dan capaian konkretnya di panggung internasional. Menurut ulasan Forest Insights Indonesia, Pemerintah Indonesia mengumumkan keberhasilan menekan angka karhutla hingga 86 persen dalam Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) PBB.
Capaian ini diraih melalui kombinasi penguatan sistem deteksi dini (early warning system), pemantauan titik panas secara real-time, patroli terpadu di tingkat tapak, hingga program restorasi gambut. Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa kewaspadaan tinggi tetap harus dijaga. Keberadaan kemarau yang lebih kering akibat dinamika El Niño menuntut kesiapsiagaan berlanjut agar tren penurunan ini tidak berbalik arah.
Dinamika karhutla di Indonesia menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan jangka pendek atau pemadaman darurat saat api telah membesar. Pengendalian emisi karbon dan penanganan kabut asap memerlukan reformasi tata kelola lahan yang holistik, penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih, serta percepatan restorasi lahan gambut. Sinergi antara komitmen pemerintah, kepatuhan korporasi, dukungan masyarakat lokal, dan diplomasi regional ASEAN akan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk menjaga kelestarian ekologi sekaligus memperkuat posisi tawarnya di panggung lingkungan global.
0 Komentar